apakah hukum di indonesia sudah berjalan dengan baik. Kedua, konsumen secara umum tidak memiliki posisi tawar yang cukup terhadap pelaku usaha. apakah hukum di indonesia sudah berjalan dengan baik

Seiring dengan berkembang waktu, penerapan Good Governance di Indonesia ini sudah mulai terlihat hasilnya. Negara Indonesia adalah negara yang menjunjung tinggi konsep hukum, akan tetapi apakah hukum yang ada di Indonesia sudah dilaksanakan dengan. Namun, dengan banyaknya hukum-hukum yang mengatur tentang perlindungan HAM tersebut, apakah pelaksanaan HAM di Indonesia sudah terjamin berjalan dengan baik? Nyatanya belum. Asas. com – Asas-asas umum pemerintahan yang baik memiliki peran yang penting dalam jalannya fungsi-fungsi kelembagaan negara. Dan yang paling penting, bentuk perlindungan hukum melalui konstitusi nasional yaitu “Undang Undang Dasar Negara RI. di dalam Good governance itu sendiri memiliki sembilan prinsip yaitu Partisipasi Masyarakat ,Tegaknya Supremasi Hukum,Peduli pada Stakeholder ,Berorientasi pada Konsensus ,Efektifitas. KOMPAS. Komitmen Indonesia sebagai negara hukum pun selalu dan hanya. belum ada peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan UU, c). Negara Indonesia adalah negara yang menjunjung tinggi konsep hukum, akan tetapi apakah hukum yang ada di Indonesia sudah dilaksanakan dengan baik?. KOMPAS. pelaksanaan penegakan hukum di Indonesia menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan masyarakat Indonesia terhadap penegakan hukum di Indonesia di bawah 60% (enam puluh) persen (Jaringan Survei Indponesia, 2011). Penegaknya harus lebih tegas. di Indonesia sendiri hukum perdata digunakan untuk mengatur tentang hubungan antar orang perorangan dengan tujuan melindungi kepentingan orang yang merasa dirugikan tersebut. menempatkan raja sebagai pemegang kekuasaan secara absolut. 1 Penjelasan Lengkap: Apakah Hukum Di Indonesia Sudah Berjalan Dengan Baik. Lembaga kepolisian merupakan kekuatan utama dalam pertahanan dan keamanan menurut Pasal 30 UUD 1945. Kampus ITS, Opini ⁠— Salah satu amanat dari Undang- Undang Dasar (UUD) Republik Indonesia (RI) tahun 1945 adalah mengakui dan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM). Sepertinya permasalahan penegakkan hukum di Indoensia. 8/1999. penegakan hukum tentunya menimbulkan dampak bagi masyarakat. Setiap tingkah laku dan tindakan yang. Seperti yang kita ketahui, setiap. 5 secara tegas mengatur soal keadilan di depan hukum bagi seluruh warga negara Indonesia. Tapi apakah demokrasi di Indonesia berjalan lancar atau malah sebaliknya. . Masyarakat menilai, kondisi Negara hukum Indonesia buruk. Kewenangan BPKN menurut UU No. Apabila penegakan hukum di Indonesia berjalan dengan baik, maka Indonesia akan menjadi negara yang lebih maju lagi. Hal lainnya yang menyebabkan hukum di Indonesia sangat lemah adalah karena tidak ada pengawasan yang efektif terkait dengan hukum yang berjalan baik oleh pengadilan, pengawasan internal pemerintah, parlemen, dan komisi Negara Independen. Dalam kacamata sosiologi hukum yang dilihat dari problematika penegakan hukum di Indonesia bukan dari substansi atau materi hukum. Prinsip Pajak di Indonesia dan Penerapannya. Kalau semua lapisan masyarakat sudah sadar maka pasti akan tercipta Sistem hukum yang baik di Indonesia. Kanwil Jabar 15 Jun 2021 Dilihat: 8147. Korupsi di pemerintahan akan mengerus nasionalisme di tubuh bangsa. Hukum yang berjalan di Indonesia belum sesuai dengan tujuan hukum yang ingin dicapai yaitu membangun ketertiban dan menciptakan keadilan yang beradab. Sebagai salah satu negara yang. Ketahanan nasional di negara indonesia saat ini telah terwujud dengan baik, hal ini terlihat dari dua bentuk pertahanan dan ketahanan yang dibangun oleh negara kita yang bersifat militer dan nonmiliter. Namun permasalahannya saat ini adalah pencapaian dalam pelaksanaan hak dan kewajiban itulah yang menurut saya. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada. Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bidang Ketenagakerjaan dan Hubungan. Hak merupakan pedoman berprilaku, melindungi, kebebasan, kekebalan, serta menjamin adanya peluang bagi manusia dalam menjaga harkat dan martabatnya. 3. Manusia merupakan mahkluk yang menurut Al-Qur'an paling sempurna diantara makhluk yang lainnya, manusia memiliki akal untuk berpikir dan hati untuk merasakan. Prinsip pajak adalah dasar yang digunakan oleh negara untuk memungut pajak dari wajib pajak, mengingat pemungutan pajak dalam peraturan perundang-undangan tidak boleh dilakukan secara semena-mena. Tulisan ini ini menjelaskan bagaimana penegakan hukum. Pelanggaran konstitusi selalu ada di setiap negara, disebabkan oleh masyarakat, pemerintah, atau bahkan penegak hukum. Indonesia merupakan Negara hukum, yang dimana hal tersebut berkaitan dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat 3 yang berbunyi “Negara Indonesia adalah Negara hukum” artinya dalam melaksanakan kehidupan berbangsa, dan bermasyarakat haruslah didasarkan atas hukum atau aturan yang berlaku. Jika masyarakat sudah menanggapi dengan baik, maka hal tersebut harus diikuti dengan moralitas para penegak hukum pula. hukum sesuai dengan aturan yang bersifat responsif, maka negara hukum di Indonesia akan terwujud. Apabila penegakan hukum di Indonesia berjalan. Selanjutnya. Pekanbaru, Riau (ANTARA News) - Pengamat hukum dari Universitas Riau, Dr Erdianto Effendi, mengatakan, secara umum reformasi sudah berjalan namun belum sempurna karena masih banyak juga yang sebenarnya tidak diinginkan. Apakah kita atau negara mengamalkan Pancasila dengan baik? Opini Aris Santoso. Faktor-faktor tersebut ialah:1. Dalam hal ini ada perbedaan peradilan dan pe-ngadilan, peradilan menunjukan kepada proses mengadili, sedangkan. Konsep negara hukum mengarah pada tujuan terciptanya kehidupan demokratis, dan terlindungi hak asasi manusia, serta. Di dalam undang undang dasar tahun 1945 uud tahun 1945 pengaturan tentang hak asasi manusia ham diatur di dalam bab xa pasal 28a sd 28j dan menurut uu no. Data ini mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yang hanya mencapai 525 kasus. Liberal 5. Sebagai salah satu negara yang berkembang,. Disinyalir, ada beberapa akademisi maupun praktisi hukum yang mempertanyakan efektivitas dari hukum persaingan usaha di Indonesia. Indonesia adalah negara hukum yang senantiasa mengutamakan hukum sebagai landasan dalam seluruh aktivitas negara dan masyarakat. Indonesia juga mengutamakan landasan hukum dalam semua aktivitasnya, dinyatakan pada pasal 1 ayat 3 UUD 1945. Dimana semua hukum yang berlaku di Indonesia harus sejalan dan bersesuaian dengan pancasila. Di mana krisis multidimensional yang terjadi setelah lengsernya kekuasaan orde baruBerita. Pada alinea IV pembukaan UUD 1945 dinyatakan bahwa, “negara Republik Indonesia dibentuk untuk melindungi segenap bangsa Indonesai dan seluruh tumpah darah Indonesia”. Sistem ekonomi campuran ini mulai diterapkan oleh bangsa indonesia pada tahun 1967-1998. Dalam hal pembentukan peraturan perundang-undangan mengenai HAM ini harus menjadi perhatian yang serius. Para pakar mengambil contoh penegakan hukum kasus-kasus satwa. 5/1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan. Kepentingan setiap orang akan terlindungi apabila hukum yang mengaturnya. com, Kamis (10/12/2020). com/ MOH NADLIR) Sumber KBBI Cari soal sekolah lainnya KOMPAS. Namun, di Indonesia masalah ini masih sangat terasa, karena banyak kasus kekerasan terhadap perempuan yang terjadi dan belum terpecahkan dengan baik. Penegakan hukum akan menjadi kuat dan dihormati jika para penegak hukum bertindak profesional, jujur dan menerapkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (good governance). Di Indonesia, terdapat beberapa upaya yang dilakukan untuk menegakkan HAM, mulai dari pembentukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), instrumen HAM, dan pengadilan HAM. Kedudukan Klausula Baku Kedudukan klausula baku dalam hukum perjanjian di Indonesia dapat ditelusuri dari dasar hukum yang mengatur terkait dengan klausula bakuSebagai negara hukum, Indonesia memiliki sistem hukum yang berdasarkan pada prinsip keadilan dan kepastian hukum. Untuk menangani masalah kekerasan terhadap perempuan, Indonesia telah memiliki beberapa undang-undang yang mengatur tentang perlindungan terhadap perempuan, seperti. JAKARTA, KOMPAS. Dimana di dalamnya selalu tercakup tiga komponen yang. Yogyakarta (ANTARA News) - Demokrasi yang berkembang di Indonesia selama ini dianggap tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila yang mengedepankan musyawarah untuk mufakat demi kepentingan bangsa dan negara, kata peneliti Pusat Studi Pancasila Universitas Gadjah Mada Yogyakarta Diasma Sandi Swandaru. Indonesia masih memiliki banyak persoalan serius terkait penegakan hukum, baik dari prinsip pemerintahan yang berdasarkan hukum, peraturan perundang-undangan yang jelas dan partisipatif, dan akses terhadap keadilan serta. Hal itu tercermin dari hasil survei nasional 'Kinerja Satu Tahun Jokowi-Ma'ruf Amin dan Ciobvid-19 di Indonesia' yang dilakukan lembaga survei Indo Barometer pada 10–17 Oktober 2020. Rezim masih menganut ideologi pertumbuhan. Apakah kita atau negara mengamalkan Pancasila dengan baik? Opini Aris Santoso. Beberapa alasan publik puas terhadap sistem demokrasi di indonesia pada saat ini yaitu kebebasan memiliki pemimpin (35,9%), melahirkan pemimpin sesuai keinginan masyarakat (16,0%), sesuai hati nurani (8%), sistem demokrasi terlaksana aman (5,8%), dan perubahan yabg lebih baik ( 5,3%). (2) Kurangnya keahlian, keterampilan dan moralitas aparat penegak hukum. Berdasarkan Pasal 76 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, disebutkan bahwa Komnas HAM memiliki fungsi dalam pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan dan mediasi yang berkaitan dengan hak asasi manusia. Namun, dengan banyaknya hukum-hukum yang mengatur tentang perlindungan HAM tersebut, apakah pelaksanaan HAM di Indonesia sudah terjamin berjalan dengan baik? Nyatanya belum. Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia berlandaskan hukum dan telah diatur dalam peraturan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah. Masyarakat madani memiliki peradaban yang maju. Untuk mewujudkan visi. Kenapa tidak ?? Contoh sepele adalah di pengadilan ,ketika kita mempunyai "Uang" yang banyak dan kita menjadi tersangka maka hukuman seolah tidak ada bagi kita. Fenomena ini terjadi karena aparat penegak hukum yang merupakan elemen penting dalam proses penegakkan hukum sering kali terlibat dalam berbagai macam kasus pidana, terutama kasus korupsi. Hukum merupakan sebuah perangkat aturan yang jika dilanggar maka akan mendapatkan suatu sanksi. Penegakan hukum di Indonesia secara umum sudah berjalan dengan cukup baik. 304 suku dan memiliki 6 agama yang. Apakah penerapan hukum juga sudah berjalan dengan adil dan efektif? Rasa-rasanya itu semua memang belum berjalan dengan semestinya, atau masyarakat menyebut hukum Indonesia masih tumpul. Adhitya. Sistem hukum ini terdiri dari beberapa lembaga, seperti Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, dan Kepolisian, yang bertugas untuk menjaga dan menegakkan hukum. Undang-undang Dasar (UUD) 1945 pasal 27 ayat (1) mengatur bahwa setiap warga negara Indonesia diperlukan sama di hadapan hukum. belum ada peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan UU, c). 2 – Tujuan hukum di Indonesia adalah untuk menjaga keadilan di masyarakat dan menciptakan kondisi yang adil bagi semua orang. 1. Nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara memiliki cakupan yang sangat luas dan bersifat dinamis. Hukuman yang diberikan harusnya adil bagi siapa saja. Hukum di Indonesia menganut sistem hukum campuran hukum umum, hukum agama dan hukum adat mempunyai Kontribusi awal terhadap Pengembangan Hukum di Indonesia yang terdiri dari sistem hukum Eropa Kontinental ( Hukum sipil (sistem hukum) ). Pergantian Undang-Undang Dasar menyebabkan pergantian sistem pemerintahan. Lembaga tersebut dinamakan Komnas HAM. Antara lain, UUD 1945 pasal 28A sampai pasal 28J, Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia, UU Pers, UU tentang HAM (UU No. Penegakan hukum di Indonesia semakin hari semakin dianggap lemah, seperti istilah “Runcing ke Bawah, Tumpul ke Atas‟. Oleh karena itu, upaya pemberantasan korupsi di Indonesia masih menjadi tanda tanya besar, apakah sudah berjalan dengan baik atau bahkan praktiknya masih berjalan di tempat, terlihat dari masih banyaknya berbagai kasus korupsi di Indonesia. Tujuan Ketahanan Nasional Adalah kekuatan yang meyebabkan seseorang atau sesuatu dapat bertahan, kuat menderita atau dapat menanggulangi beban yang dipikulnya. Penegakan yang dilakukan pemerintah masih belum tegas. Tapi secara mendalam, demokrasi belum berhasil diterapkan secara penuh, karena banyak anggota perwakilan rakyat yang masih mengedepankan pendapat sendiri ketimbang rakyat. Itu semua demi terciptanya ketertiban dan. Dalam buku Sistem Hukum Indonesia: Ketentuan-ketentuan hukum Indonesia dan Hubungannya (2018) karya Handri Raharjo, dijelaskan sistem hukum adalah sebuah tatanan hukum yang terdiri dari beberapa sub sistem hukum yang memiliki fungsi yang berbeda-beda dengan lain. Seorang ahli hukum Mr. Semipresidensial 4. 10 Dalam perkembangannya, AAUPB memiliki arti penting dan fungsi sebagai berikut : 8 SF. Sistem pemerintahan adalah cara pemerintah dalam mengatur semua yang berkaitan dengan pemerintahan. Hukum di Indonesia harus dilandasi dengan semangat menegakkan nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan keadilan sebagaimana yang. Tidak ada yang lebih utama dari ketiga hal itu. Dari permasalahan tersebut di atas, maka rumusan masalahnya adalah: (1) sejauh manakah masyarakat Indonesia mengetahui tentang hak asasi manusia; (2) bagaimana pelaksanaan dan hak asasi manusia di Indonesia; (3) bagaimana penegakkan hak asasi manusia di Indonesia; (4) apakah kaitan antara hak asasi manusia dengan Demokrasi. Hal ini merupakai penyesuaian terhadap sistem penyelenggaraan negara yang menganut paham neoliberalisme. a. Ketidakpercayaan Masyarakat pada efektivitas hukum itu ada empat yaitu, Hukum kaidah hukum; penegak hukum; sarana Masyarakat meyakini bahwa atau fasilitas; dan warga masyarakat. Dalam buku Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945 (2010) karya Titik Triwulan, pemilu dianggap sebagai lambang. com – Pasal 1 Ayat 3 UUD 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. 23 Tahun 1992 sebagai pengganti UU No. Kerangka hukum harus adil dan diberlakukan tanpa pandang bulu, termasuk di dalamnya hukum-hukum yang menyangkut hak asasi. com - Penegakan hukum adalah proses penerapan norma hukum secara nyata dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Di luar alasan konstitusionalitas keserentakan, secara teknis, Pemilu serentak telah memberikan pembelajaran berharga bagi perbaikan di. Nah istilah hukum perdata yang dikenal di Indonesia yaitu BW (Burgerlijk Wetboek) dan kesemua pasal-pasal. Jan 2016. Meskipun pemerintah sudah membentuk Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, tim pemburu koruptor, dan. Bagaimana hukum dan penegakan hukum di Indonesia dapat berjalan dengan lancar maka harus dimulai dari cara penegakan hukumnya sendiri. Pemerintah pun telah melakukan berbagai upaya untuk menegakkan HAM. Banyaknya kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia menjadi bukti bahwa penanganan yang dilakukan pemerintah masih kurang tegas. Hak kebebasan berpendapat. Hukum yang berjalan sudah tidak sesuai dengan tujuan hukum yang ingin dicapai yaitu menciptakan ketertiban dan kedamaian dalam masyarakat. Namun, upaya dalam penegakkan dan perlindungan HAM itu sendiri tidak semudah membalikkan telapak tangan. Tidak. Merujuk pada buku Memberdayakan Masyarakat dalam Pelaksanaan 10 Pilar Demokrasi karya Ahmad Sanusi, terdapat 10 prinsip dalam Demokrasi Pancasila. Baca juga: Mengenal Apa Itu Hukum: Pengertian, Unsur,. 9 Tahun 1960 tentang Kesehatan. Konstitusi ini mengatur berbagai aspek kehidupan di Indonesia, termasuk pemerintahan, hak asasi manusia, dan keadilan. Luhut berpendapat, bila Indonesia sudah meratifikasi TRIPs dengan Undang-Undang No. Hal ini tidak lepas karena Indonesia merupakan negara hukum, di mana kehidupan kenegaraan selalu didasarkan pada hukum. Masyarakat mengangggap penegakan hukum belum berjalan baik. Adanya otonomi daerah ini sendiri menjadi kesempatan baik bagi. Selain menganut sistem aturan Eropa Kontinental, di negara Indonesia menganut sistem aturan adat serta sistem aturan kepercayaan. PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA MENURUT ASPEK KEPASTIAN HUKUM, KEADILAN DAN KEMANFAATAN Oleh : Hasaziduhu Moho. Saat UU itu dikeluarkan, semua kalangan seperti masyarakat adat, para. Jurnal Wawasan Yuridika, 2014, 23. Salah satunya adalah unsur penegak hukum kadang kala belum siap menangani kasus-kasus yang diajukan karena keterbatasan. Penegakan Supremasi Hukum dan Contohnya. Mahfud MD menegaskan bahwa sistem pemerintahan Indonesia saat ini sudah benar dan tidak ada yang bertentangan dengan agama. Kekuatan, Keadilan, dan Kebenaran Hukum Menentukan Masa Depan Bangsa. Musim hujan yang dimulai pada bulan Oktober hingga Maret, sedangkan musim kemarau dimulai pada bulan April hingga September. Mekanisme pengelolaan keuangan negara. Dalam banyak kasus, ketidakdilan terhadap rakyat kecil sangat terasa. We would like to show you a description here but the site won’t allow us. Tangani Konflik di Sekolah dengan Lebih Baik; Aku Berjalan di Atas Koridor. BANDUNG - Fenomena kepadatan penjara di Indonesia sudah terjadi selama bertahun-tahun, mirisnya, meskipun masalah ini sudah disadari terus terjadi, namun hingga saat ini tidak. Terlalu formal jika kita menyebutnya sebagai Komisi Penyiaran Indonesia, berbanding terbalik dengan perbuatan yang dilakukan, atau bisa saja kita sebut dengan Komisi Pencabul Indonesia. Faktor-faktor yang mempengaruhi 1. Selain itu, pemilihan umum juga merupakan salah satu penyebab masih belum mujurnya demokrasi di Indonesia. com - Pemilihan umum (Pemilu) merupakan sistem pemilihan pejabat publik yang banyak digunakan oleh negara-negara di dunia dengan sistem pemerintahan demokrasi. Meskipun begitu, peran negara dalam menentukan regulasi HAM ini juga masih diperlukan. Pengertian Hukum – Dalam kehidupan bermasyarakat, ada peraturan berupa norma dan sanksi yang dibuat dengan kesepakatan bersama. 1. 3. Dasar hukum tersebut. Terbukti, masih banyak kasus-kasus pelanggaran HAM. Mahfud MD, 2010: 176-177) Adanya aparat penegak hukum dan pembentuk hukum yang melakukan pelanggaran hukum mengakibatkan menurunnya. Selain dalam UUD, HAM pun juga diatur dalam Ketetapan MPR dan UU. Sekarang ini ketika ekowisata sudah berjalan, banyak yang mengaku-ngaku kalau itu hasil kerjanya. Untuk membenahi sistem hukum Indonesia, diperlukan perubahan sikap dari semua orang yang terlibat dalam hukum. Jika masyarakat sudah menanggapi dengan baik, maka hal tersebut harus diikuti dengan moralitas para penegak hukum pula. Demokrasi di Indonesia dalam kondisi sangat terancam. com - Tahukah kamu sistem hukum di Indonesia yang sesuai Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945?. Sistem. April 24, 2023. Luas dalam arti mencakup seluruh aspek kehidupan sosial, ekonomi, politik dan budaya. Perkembangan demokrasi di Indonesia tercapai sangat menggemberikan, terutama setelah melihat fakta-fakta misalkan pemilu sudah diselenggarakanselama tiga kali dengan tertib dan lancar. MPR merupakan penjelmaan seluruh rakyat dan memegang kedaulatan atas nama rakyat Indonesia, dengan keanggotaan yang berasal dari. Apakah Negara Indonesia Sudah Menjalankan Prinsip Demokrasi Dengan Baik? Demokrasi kata yang sangat melekat pada bangsa Indonesia, karena negara dengan jumlah penduduk terbesar nomor 4 di dunia ini Indonesia merupakan salah satu negara yang menganut sistem demokrasi. Hukum pidana tidak hanya berbicara tentang keputusan pengadilan tentang penanganan kasus pidana, tetapi juga mencakup semua proses dan sistem peradilan. Mereka mengimplementasikan Pancasila ke dalam kehidupan sehari-hari. Demokrasi yang berlandaskan pancasila sudah hilang entah kemana. Sehari setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945, konstitusi Indonesia telah disahkan pada 18 Agustus 1945 oleh panitia persiapan kemerdekaan Indonesia. (Moh. Apakah penerapan hukum juga sudah berjalan dengan adil dan efektif? Rasa-rasanya itu semua memang belum berjalan dengan semestinya, atau masyarakat menyebut hukum Indonesia masih tumpul. Sifat inilah yang membuat Pancasila sebagai ideologi yang terbuka. Sejak saat itu pula, Indonesia telah melewati berbagai macam perubahan. Namun apakah perwujudan dan penegakan hak asasi manusia di Indonesia sudah berjalan maksimal? Mari kita ulas pada artikel ini. Sedangkan ciri-ciri the. Janet Steele, Profesor Jurnalistik, George Washington University. Polhukam, Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Moh. 25 Tahun. 796 triliun diperlukan untuk memenuhi target pembangunan infrastruktur (yang ditetapkan. Untuk mewujudkan tata kelola lebih baik, pemerintah melalui Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. Indonesia juga perlu meghadirkan peran masyarakat dalam peranan HAM agar pelaksanaan HAM dapat berjalan dengan baik. Dalam hukum lingkungan di Indonesia, uang dari putusan hukum kasus lingkungan hidup tak langsung jadi dana pemulihan lingkungan hidup yang rusak. 2. Ini Penyebab Penerapan "E-government" di Indonesia Belum Maksimal.